Undang Undang No 23 Tahun 2014 Terhadap Desa Wisata. Dengan rahmat tuhan yang maha esa. (lampiran poin bb halaman 116).
Pertama, klasifikasi dan urusan pemerintah. Undang undang republik indonesia no 2 4 t ahun 20 13 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Review dampak kebijakan terhadap uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 2.1.
Terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. 41 tahun 1999 tentang kehutanan/ uu no. Undang undang republik indonesia no 2 4 t ahun 20 13 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
Dengan rahmat tuhan yang maha esa. Sehingga perlunya melakukan revisi terhadap berbagai prodak hukum yang saling. Biro perencanaan dan kerjasama luar negeri kementerian pendidikan dan kebudayaan 2015 bahan raker bidang pendidikan provinsi kalimantan tengah tahun 2015 palangkaraya, 26 maret 2015 1.
Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multisektoral dan melibatkan banyak pihak. (lampiran poin bb halaman 116). Pemerintah terbitkan perppu perlindungan anak.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah) Sosialisasi implementasi uu nomor 23 tahun 2014 terhadap kelompok masyarakat penerima hibah.
23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, seluruh urusan perencanaan kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Direktorat jenderal cipta karya merupakan leading sector dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. (2) presiden memegang tanggung jawab akhir atas.
Mayasari, Luh Putu Rani Dkk.
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang Undang 23 Tahun 2014 Terhadap Kebijakan Anggaran Pendidikan 2016 Plk.
Desa Adalah Desa Dan Desa Adat Atau Yang Disebut Dengan.
2 3/ 20 1 4.