Peraturan Bupati Badung Tentang Jasa Perjalanan Wisata. Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor pm.89/hk.501/mkp/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa transportasi wisata; Pm.93/hk.501/mkp/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
Bupati bandung barat peraturan bupati bandung barat nomor 22 tahun 2013 tentang pedoman perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap, bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung barat, menimbang : Tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 02 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja dinas. Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor pm.89/hk.501/mkp/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa transportasi wisata;
Peraturan bupati tentang perubahan kedua atas peraturan bupati demak nomor 1 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan. Bahwa usaha jasa pariwisata merupakan pendukung pembangunan bidang. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
Badung nomor 20 tahun 2001 tentang pajak hotel sudah tidak sesuai lagi. Pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Biro perjalanan wisata dalam melakukan setiap aktivitas perjalanan wisata harus menggunakan pramuwisata yang memiliki kartu.
Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Bahwa perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai aktivitasnya membawa konsekuensi. Bupati badung provinsi bali peraturan daerah kabupaten badung nomor 17 tahun.
Pariwisata dan ekonomi kreatif ahun 2014 tentang nomor 4 standar jasa t perjalanan wisata, dimana peraturan menteri tersebut diimplementasikan melalui peraturan gubernur kalimantan tengah nomor 47. Peraturan bupati tentang pedoman penetapan dan penyelenggaraan desa wisata. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan / atau kegiatan oleh pelaku
Menetapkan peraturan bupati tentang penanganan b enturan k epentingan di lingkungan pemerintah. Yang meliputi jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa informasi pariwisata,. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
Lain Yang Diatur Dengan Peraturan Bupati Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Kalender,.
Biro Perjalanan Wisata Dalam Bekerjasama Dengan Penyedia Jasa Pariwisata Dapat Memperoleh Imbalan Dalam Bentuk Komisi Paling Tinggi 15% (Lima Belas Persen) Dari Harga Jual Yang Ditentukan Oleh Penyedia Jasa Pariwisata.
Bahwa Pramuwisata Beserta Usaha Pariwisata Pendukung Lainnya Merupakan Salah Satu Komponen Penting Dalam Jasa Pariwisata Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Kualitas Layanan Dan Citra Pariwisata Secara Keseluruhan;
Usaha Rekreasi Dan Hiburan 12.
Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Blitar;